SOFYA, LENY, NIM. 038211395 (2013) PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN SESUDAH UUPA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-sofyaleny-28833-9.-bab-vi.pdf Download (227kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 Per 904-86 Sof p.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa : 1. Di antara berbagai masalah pertanahan yang perlu diperhatikan adalah masalah pertanahan dalam hal perjanjian bagi hasil yang ditujukan dalam bentuk Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil (melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dan Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1980) dengan maksud untuk dapat menunjang dan meningkatkan kegairahan produksi pangan, pemerataan hasil, menambah kegairahan bekerja bagi para petani penggarap, mencegah hubungan hukum yang bersifat penindasan terhadap yang lemah oleh yang kuat; 2. Pengaturan dan penertiban pelaksanaan perjanjian bagi hasil melalui Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil akan merupakan unsur penunjang dalam meningkatkan produksi pangan serta merupakan alat penting untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupan (survival), baik bagi suatu masyarakat tertentu maupun bagi suatu negara tertentu; 3. Sasaran dan tujuan dari Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil adalah dapat menunjang keberhasilan di bidang pertanian, di samping telah dapat mengadakan dan menertibkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara utuh, namun dalam perkembangan selanjutnya dan sampai saat ini masih dirasakan belum memperlihatkan hasil yang jelas, masih menimbulkan permasalahan. Hal ini antara lain karena : a. Pada dasarnya mereka telah melakukan perjanjian bagi hasil tersebut tetap melalui cara, artinya mereka selama ini tetap mengiukti adat kebiasaan yang telah lama mereka lakukan; b. Kurangnya kesadaran akan hukum pada penduduk desa, bahkan kalau kita lihat motif yang lain tentang ketidakpatuhan mereka itu karena tidak sampainya mengenai hal ini kepada mereka; c. Masih kurangnya perhatian dari para aparat pelaksanaan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil sebagai kurangnya sarana penunjang, khususnya pembiayaan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 Per 904-86 Sof p
Uncontrolled Keywords:	PERTANIAN HASIL
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K2390 Negotiated settlement. Compromise K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law > K3870-3918 Primary production. Extractive industries
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Hukum Perdata
Creators:	Creators NIM SOFYA, LENY, NIM. 038211395 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor SOEDALHAR, S.H UNSPECIFIED
Depositing User:	Sulistiorini
Date Deposited:	10 Jul 2013 12:00
Last Modified:	11 Aug 2016 06:52
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12910
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item