ISWORO, DJOKO, NIM. 038111105 (2013) MASALAH HUKUM TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN OLEH REAL ESTATE PT PEMBANGUNAN DARMO GRANDE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (ABSTRAK)
download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2013-isworodjok-25512&no=9 Download (1kB) |
|
Text (FULLTEXT)
KKB KK-2 Per 848-86 Isw m.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Dalam penelitian skripsi ini peneliti menyimpulkan bahwa : a. Dalam tahun akhir-akhir ini tampak bahwa perhatian Pemerintah dan masyarakat terhadap masalah pertahanan dan perumahan adalah sangat besar. Ha1 ini disebabkan antara lain karena makin meningkatnya kesulitan di dalam memecahkan masalah tersebut; b. Pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan perumahan rakyat selalu berpijak pada sistem pendekatan keterjangkauan. Artinya, bahwa harga rumah harus dapat dijangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, sedang, dan nenengah. Dalam menunjang pembangunan perumahan rakyat, Pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan antara lain telah dibentuk Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional (BKPN), bank hipotik perumahan, Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan (Perum Perumnas ),dan untuk mensukseskan program Pemerintah dalam bidang pembangunan perumahan tersebut, maka dalam Pelita IV telah dibentuk Lembaga Menteri Negara Perumahan Rakyat; c. melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 29 Januari 1974 nomor B-49/IV/I/1974, kepada bank tabungan negara diberi tugas untuk menyediakan dana bagi kredit pemilikan rumah kepada calon pembeli rumah yang berpenghasilan rendah dan menengah untuk membeli rumah yang dibangun oleh penyelenggara proyek perumahan; d. Di dalam Pemberian kredit pemilikan rumah, kreditur tidak membeli rumah yang dibangun oleh developer. Yang membeli rumah-rumah tersebut adalah masyarakat calon Pembeli. Baru setelah proses jual beli rumah antara penjual dengan pembeli selesai diproses oleh notaris selaku pejabat pembuat akta tanah, dan pihak pembeli tersebut memerlukan bantuan kredit pemilikan rumah dari kreditur dalam perjanjian kredit, baru kreditur memberikan kredit pemilikan rumah kepada pembeli yang bersangkutan, sepanjang pembeli telah memenuhi ketentuan kredit pemilikan rumah, demikian pula perihal rumah yang akan dibeli. Sedangkan jaminan atas kredit, yang diberikan kepada pembeli/ kreditur adalah rumah berikut tanah yang mereka beli dengan kredit pemilikan rumah tersebut; e. Dalam rangka menunjang program pemerintah di bidang perumahan rakyat ini, PT Pembangunan Darmo Grande sebagai penyelenggara proyek perumahan telah ikut berperan serta dalam pembangunan perumahan sederhana, dengan nengambil lokasi diwilayah Kecamatan Tandes, Kotamadya Daerah Tingkat II supaya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, diatas tanah seluas 150 hektar, sesuai dengan Rencana Tata Kotamadaya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan berbagai pertimbangan, adapun status tanah yang dipergunakan oleh PT Pembangunan Darmo Grande untuk melaksanakan pembangunan perumahan tersebut adalah : Semula berstatus tanah negara yang dikerjakan para petani penggarap, dan sebagai petunjuknya adalah pada leter C /kretek desa. f. Setelah diadakan pembebasan hak atas tanah, PT Pembangunan Darmo Grande mengajukan permohonan hak atas tanah yang dibebasksn tersebut kepada menteri Dalam Negeri, kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak kepada PT Pembangunan Darmo Grande, sebagai hak guna bangunan induk. Kemudian didaftarkan di Kantor Agraria Seksi Pendaftaran Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diterbitkan sertifikat hak guna bangunan induk sebagai alat bukti hak atas tanah yang diperoleh PT Pembangunan Darmo Grande; g. dalam rangka pembelian runah yang dibangun oleh PT Pembangunan Darmo Grande dengan didukung fasilitas kredit oemilikan rumsh, maka bagi oembeli rumah sebagai debitur akan melakukan : 1. perjanjian juali beli rumah dan tanah, yang dilakukan oleh pembeli rumah dengan PT pembangunan Darmo Grande sebagai penjual rumah/tanah dihadapan pejabat pembuat akte tanah; 2. perjanjian kredit antara kreditur dalam perjanjian kredit dengan pembeli rumah selaku debitur dengan jaminan rumah dan tanah yang dibelinya dengan fasilitas.kredit pemilikan rumah tersebut.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 Per 848-86 Isw m | ||||||
Uncontrolled Keywords: | HUKUM PERTANAHAN | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3476-3560 Public property. Public restraint on private property K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7200-7218 Property |
||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Hukum Perdata | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Sulistiorini | ||||||
Date Deposited: | 11 Jul 2013 12:00 | ||||||
Last Modified: | 15 Aug 2016 10:48 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12933 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |