SUBONO, EVIE HAYATI, NIM. 038111060 (2013) PENGUASAAN DAN PENERTIBAN ATAS TANAH-TANAH BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI SWASTA Dl KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2013-subonoevie-25516&no=9 Download (1kB)
	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 Per 836-86 Sub P.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa : 1. Di dalam praktek sehari-hari ternyata masih banyak permasalahan yang timbul dan yang perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius, dalam hal pemberian dan penyediaan tanah, khususnya mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk kegiatan perusahaan industri swasta; 2. Peraturan yang mengatur tentang syarat-syarat pemberian hak atas tanah untuk perusahaan, terutama dalam pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 lahun 1974, saya rasa kurang tegas, karena dalam kenyataannya masih banyak terjadi pembangunan perusahaan dengan lokasi tanah-tanah pertanian yang masih subur atau di tempat pemukiman penduduk, sehingga terpaksa harus memindahkan penduduk dari ternpat kediamannya semula; 3. Dengan ketidaktegasannya peraturan yang mengatur masalah penyediaan dan pemberian tanah untuk kepentingan perusahaan, maka kemajuan industrialisasi cenderung untuk mengurangi areal tanah pertanian yang masih cukup subur, padahal kalau kita lihat pada Pelita IV titik berat pembangunan di Negara Indonesia tetap di sektor pertanian di samping juga meningkatkan sektor industri; 4. Masih banyak adanya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang maupun penyelewengan di dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan perusahann, khususnya mengenai pemberian ganti ruginya. Banyak rakyat kecil yang terkena pembebasan tanah mengeluh, karena pembayaran ganti ruginya dirasa kurang memadai dengan harga tanah dan pelaksanaannya di tiap-tiap daerah kebanyakan tidak sama; 5. Didalam penyediaan dan pemberian tanah untuk kepentingan perusahaan ini, masih banyak terjadi kasus-kasus sengketa tanah yang disebabkan atau diakibatkan karena adanya penetapan letak tepat/lokasi proyek perusahaan yang tidak tepat, pemberian ganti kerugian yang kurang memadai serta adanya pembebasan tanah rakyat yang dikatakan untuk kepentingan umum tetapi pada kenyataannya hanyalah untuk kepentingan perusahaan itu sendiri; 6. Masalah tersebut di atas disebabkan kurang tegasnya dan lemahnya peraturan yang mengatur di samping itu, juga adanya oknum-oknum dari aparat pemerintah yang berwenang menangani masalah pemberian dan penyediaan tanah untuk kepentingan perusahaan yang tidak bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya sehingga merugikan rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa. Misal mengenai pemberian ganti rugi atas tanah yang terkena pembebasan, Pemerintah telah menetapkan harga dasar tanah dan pengusaha yang membebaskan tanah telah memberikan yang ganti rugi tanah yang telah ditetapkan oleh panitia sesuai dengan harga dasar tanah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, tetapi pada pelaksanaannya pembayaran ganti rugi jumlah yang diberikan kepada rakyat yang terkena pembebasan tanah tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, hal ini terjadi karena pelaksanaan pembayaran ganti rugi tidak secara langsung; 7. Setiap pemegang hak atas tanah, dalam hal ini perusahaan harus mendaftarkan haknya agar mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yaitu dengan dimilikinya sertifikat hak atas tanah, karena sertifikat hak sebagai bukti bahwa pemegang sertifikat tersebut benar-benar mempunyai hak atas tanah.

Actions (login required)

View Item