BIGWAY HUTABARAT, 30415943 (2009) PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS PRODUK KOPI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-hutabaratb-16682-fh8110-k.pdf Download (253kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-hutabaratb-14022-kkbkk2-p.pdf Restricted to Registered users only Download (769kB) | Request a copy

Abstract

Kriteria perlindungan Indikasi Geografis produk perkebunan Kopi terdiri dari adanya penamaan atas kopi dengan nama geografis sebuah negara, wilayah atau daerah, penamaan tempat asal harus menunjukkan bahwa kopi tersebut berasal dari negara, wilaya atau daerah serta harus ada kualitas atau karakteristik pada kopi yang berasal dari daerah geografis tersebut. Kriteria tersebut sesuai dengan Pasal 56 ayat (7) UU No. 15/2001 Tentang Merek dan Pasal 1 angka (1) PP No. 51/2007 Tentang Indikasi Geografis. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut merumuskan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Peraturan perundangundangan yang mengatur perlindungan Indikasi Geografis tersebut merujuk pada ketentuan yang sama dengan rezim hukum HKI yang dianut dunia Internasional sebagaimana tercantum pada perjanjian – perjanjian multirateral dan bilateral seperti TRIPs, dimana Indonesia ikut serta didalamnya. Produk unggul perkebunan khususnya kopi di Indonesia memiliki potensi dan karakteristik khas untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Walau demikian, hanya Kopi Kintamani berjeniS Arabika saja yang telah didaftar dan memiliki tanda pembeda berupa Indikasi Geografis. Padahal masih banyak jenis yang layak mendapat perlindungan seperti contoh Kopi Lintong dan Kopi Toraja. Perolehan perlindungan Indikasi Geografis mewajibkan pendaftaran agar perlindungan hukum lebih pasti dan kuat. Proses pendaftaran dilakukan oleh Pemohon yang berhak kepada Pemerintah Republik Indonesia sesuai aturan UU No. 15/2001 jo. PP No. 51/2007. Hak Indikasi Geografis melindungi Pemilik dan Pemakai Hak Indikasi Geografis dengan bentuk hak kolektif yang bukan dimiliki individu melainkan komunal sekaligus berakibat tidak dapat dilisensikan pada pihak lain. Jangka waktu hak dapat dikatakan tidak terbatas, selama karakteristik khas yang melekat terus ada.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK2 FH 81 10 Hut p
Uncontrolled Keywords:	CONSUMER PROTECTION-LAW AND LEGISLATION
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K201-487 Jurisprudence. Philosophy and theory of law > K321-474 Schools of legal theory > K400-474 Natural law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K201-487 Jurisprudence. Philosophy and theory of law > K486-487 Relation of law to other topics
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM BIGWAY HUTABARAT, 30415943 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor RAHMI JENED, Prof. Dr. S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Sheli Erlangga Putri
Date Deposited:	21 Mar 2011 12:00
Last Modified:	24 Oct 2016 21:24
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12957
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item