ASPEK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI INDONESIA Repository

ASPEK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI INDONESIA

Nurmalia Faisal (2009) ASPEK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT)
download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2009-faisalnurm-9827&no=1
Restricted to Registered users only
Download (1kB) | Request a copy

Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pembakaran hutan merupakan tindak pidana, karena bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, unsur perbuatan yang dilarang terdapat dalam Pasal 187 dan 188 KUHP, Pasal 50 ayat 3 huruf d dan huruf l UU Kehutanan, dan Pasal 1 angka 14 UUPLH. Modus operandi dari pelaku kebakaran hutan dapat di golongkan menjadi 2 golongan yaitu yang dilakukan oleh perorangan dan perusahaan. Pembukaan lahan secara perorangan sering dilakukan oleh petani untuk membuka lahan dan dilakukan secara tradisional, pembakaran hutan juga dilakukan untuk mengalihkan perhatian petugas ketika seseorang hendak melakukan pencurian kayu. Sedangkan perusahaan menggunakan modus operandi membayar petani untuk membakar hutan, mendorong masyarakat dengan motif ekonomi untuk melakukan pembakaran, atau mempekerjakan transmigran dan kemudian menyuruh mereka melakukan pembakaran hutan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran hutan terdapat dalam UUPLH, dan UU Kehutanan. Berdasarkan UUPLH pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perorangan pembakaran hutan terdapat dalam Pasal 41 dan 42 UUPLH sedangkan untuk badan hukum sanksi pidananya ditambah sepertiga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 UU PLH. Berdasarkan UU Kehutanan pertanggungjawaban pidana terhadap perorangan diatur dalam Pasal 78 ayat (4) dan ayat (11) sedangkan untuk badan hukum terdapat dalam Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan. Agar pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang melarang dengan tegas metode bakar dalam melakukan land clearing dan sesegera mungkin menyusun pedoman pembersihan lahan tanpa bakar yang sifatnya tegas, jelas dan mudah dipahami secara awam dan pemerintah sebaiknya mencabut seluruh izin usaha bagi perusahaan-perusahaan yang terbukti menggunakan metode bakar dalam proses land clearing, dengan harapan akan menimbulkan efek jera terhadap perusahaan tersebut. Perlu adanya revisi oleh pemerintah terhadap pasal-pasal UU Kehutanan terutama spesifikasi badan hukum yang dapat dipidana karena di UU Kehutanan pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan terhadap pengurus badan hukum, sedangkan untuk badan hukumnya sendiri tidak dikenakan sanksi pidana.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Additional Information:

KKB KK FH 53/09 Fai a

Uncontrolled Keywords:

FOERSTRY LAW AND LEGISLATION

Subjects:

K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law

Divisions:

03. Fakultas Hukum

Creators: