ROFIDAH HANIS MARDHIKA, 030211358 (2006) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT BEBAS DAN OBAT BEBAS TERBATAS DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-mardhikaro-2299-kkbkk-2-k.pdf Download (311kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-mardhikaro-2299-fh1850-p.pdf Restricted to Registered users only Download (968kB) | Request a copy

Abstract

a. Upaya perlindungan hukum preventif bagi konsumen obat di Indonesia merupakan suatu sistem hukum yang melindungi konsumen agar terhindar dari berbagai akibat buruk pemakaian obat. Upaya ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan tentang pengamanan obat. Perangkat itu dimaksudkan untuk menjamin keamanan dalam penggunaan obat. Berbagai sanksi administrasi atau pidana juga diatur oleh peraturan tersebut. Hal ini merupakan upaya mencegah itikad buruk pelaku usaha di bidang obat-obatan. b. Pelaku usaha obat bertanggung gugat atas kerugian konsumen. Gugatan dapat diajukan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Gugatan berdasarkan wanprestasi sangat lemah karena mensyaratkan adanya hubungan kontraktual antara para pihaknya sehingga hanya pihak yang terikat kontrak saja yang dapat saling menggugat. Dengan demikian, produsen bisa menolak bertanggung jawab dengan alasan tidak ada hubungan kontraktual antara para pihak. Namun tidak begitu saja produsen itu dapat lolos dari tanggung jawab karena masih ada upaya hukum lain, yaitu dengan gugatan perbuatan melanggar hukum yang tidak mensyaratkan adanya hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha. Sistem pembuktian yang digunakan dalam tanggung gugat pelaku usaha ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu menggunakan sistem pembuktian terbalik. Konsekuensinya pelaku usaha tersebut yang membuktian ada atau tidaknya kesalahan pada dirinya.

Actions (login required)

View Item