KARTIKA MEGA TAMA, - (2019) LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR PELAKSANAAN PELAYANAN IZIN PENYALUR DAN PRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA DI PROVINSI JAWA TIMUR. Laporan Magang thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (Fulltext) KARTIKA MEGA TAMA_101511133135_DINAS KESEHATAN PROVINSI JATIM.pdf Download (3MB)

Abstract

Alat kesehatan dan PKRT yang digunakan haruslah aman, bermutu, dan bermanfaat serta terjangkau. Oleh karena itu, dibuatlah kebijakan nasional di bidang Alat Kesehatan dan PKRT meliputi kebijakan terhadap produk alkes dan PKRT yang diproduksi dan diedarkan di Indonesia. Peran Seksi Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada tahap perizinan yang terkait Alkes dan PKRT yaitu dalam tahap rekomendasi. Pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan mengeluarkan surat rekomendasi perizinan dan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sarana produksi/distribusi penyalur alat kesehatan. Dalam pelayanan izin penyalur alat kesehatan dan izin produksi Alkes dan PKRT, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Namun beberapa pedoman dalam Permenkes Nomor 1189 dan 1191 Tahun 2010 masih digunakan dalam persyaratan perizinan. Hal yang sering menjadi hambatan dalam rekomendasi perizinan yaitu berasal dari pemohon sendiri. Dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ketidaksesuaian yang ditemui ketika melakukan cek lokasi atau visitasi. Hambatan-hambatan tersebut baik dari persyaratan administrasi maupun teknis.Adanya perubahan sistem perizinan menjadi berbasis online menimbulkan beberapa kendala dalam proses pelayanan perizinan. Para petugas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur masih belum familiar dengan sistem online. Jaringan atau server juga merupakan hal yang vital dalam sistem online. Apabila jaringan lemah maka proses pelayanan akan semakin bertambah lama pula. Dalam rangka melindungi masyarakat dari penggunaan alat kesehatan dan PKRT yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan, pemerintah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan (Bindalwas) alat kesehatan dan PKRT secara berjenjang. Kegiatan Bindalwas ditujukan untuk petugas Dinas Kesehatan, petugas fasilitas pelayanan kesehatan, penanggungjawab teknis dan pimpinan perusahaan Alkes dan PKRT, serta masyarakat umum.

Actions (login required)

View Item