RIZKY ANDY KRESNA, 030015111 (2007) FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI MENGAWAL KETENTUAN PASAL 33 AYAT 3 UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-kresnarizk-6695-fh2400-t.pdf Download (458kB)
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-kresnarizk-6695-fh24007.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kemiskinan dan kemelaratan serta kesenjangan sosial dan ekonomi yang melanda tanah air kita dalam tahun-tahun ini harusnya dapat memberikan pelajaran penting betapa pentingnya kesejahteraan dan kemakmuran dalam konsepsi kenegaraan sebagai tujuan dan cita-cita konstitusi. Tetapi jika status Kontrak Karya adalah sebagai kontrak keperdataan dalam rangka Investasi dan permodalan, yang terjadi adalah tidak adanya jaminan akan kesejahteraan dan kemakmuran umum atau kolektif untuk seluruh rakyat. Tingkat perekonomian yang tidak merata, kesenjangan sosial, pendidikan yang rendah serta banyaknya pengangguran dimana-mana membuat keterpurukan indonesia didalam krisis berlangsung lama. Tingkat utang dan beban negara demi menjamin kebutuhan primer rakyat, menjadi alasan dipergunakannya Sumber Daya Alam, dan pengelolaan kegiatan pertambangan minyak bumi sebagai penopang dan sumber devisa. Tetapi bukan dengan menggadaikan kekayaan alam sebagai jaminan keberlangsungan kehidupan, tetapi bagaimana cara yang efektif guna menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Maka perlu harus ditindak Lanjuti pemanfaatan penambangan minyak bumi demi memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat sebagai Main Priority. Konsep hak negara dalam "menguasai" pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam didalamnya, termasuk eksplorasi minyak bumi adalah dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kosep ini satu sama lain adalah saling berkaitan dan sebagai sebuah kekuatan sistemik yang tak dapat terpisahkan. Hak menguasai negara adalah merupakan instrumen dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah merupakan tujuan atau "objective purpose", dimana unsur utama dari hak menguasai negara adalah "regelen en besturen" yaitu untuk mengatur dan mengurus, atau dapat dikatakan sebagai bestuursdaad bukan eigensdaad. Perubahan yang terjadi disaat pergantian kekuasaan yang menyebabkan berubahnya pula sistem hukum dan politik. Demikian juga Status Kontrak Karya saat berakhirnya orde lama menjadi kontraktual dan tidak lagi disahkan dengan Undang-Undang dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 LN No. 1 TLN No. 2818 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 11 Tabun 1967 LN No. 22 TLN No. 2831 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan menggantikan Undang-undang No.37 Prp 1960, LN No.38 TLN No.119 Tentang Pertambangan dan Undang-undang No. 44 Prp 1960 LN No.133 TLN No. 2090 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas BumI. Namun lain halnya jika konsepsi kesejahteraan dalam konstitusi Indonesia adalah menganut paham liberalisme. Maka yang terjadi adalah mahalnya harga kebutuhan pokok untuk rakyat yang diakibatkan mahalnya kebutuhan strategic yaitu bahan bakar minyak yang menyebabkan keterpurukan perekonomian makro dan mikro. Kesenjangan sosial yang tinggi, nilai tawar yang mahal demi menikmati hasil Sumber daya alam yaitu bahan bakar, tingkat pendidikan yang tidak merata, dan tingkat gizi pangan yang mahal. Karena itulah Soepomo menolak keras adanya konsepsi Free Fight Liberalism. Mohammad Hatta sebagai Panitia Keuangan dan Perekonomian menghasilkan rumusan ideologi perekonomian yang bercermin pada pandangan ekonomi masyarakat Indonesia dengan usaha tolong-menolong, kekeluargaan dan usaha bersama yaitu koperasi. Sintesa dari sistem ekonomi yang disebut sebagai konsep Sistem Sosialisme Kooperatif demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran sesuai dengan amanat konstitusi dan tujuan bangsa secara bersama-sama. Konsep ini kemudian dikuatkan dengan W.Friedman dalam bukunya The state and The Rule of Law in A Mixed Economy dalam kajian Negara Huktun Modern Neo Modernisme, Negara hanya sebagai Pengawas, Penjamin dan Pengatur melalui mekanisme hukum yang dapat dengan mudah melakukan pelaksanaan Check and Balance yang menjamin keterpaduan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik Good Govemace. The Transpanrent and responsible assertion of authority and use of resources by government yang jika diketerpadukan dalam implementasi Kontrak Karya harus juga menjamin transparansi dan tanggung jawab akan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dimiliki dalam pengelolaan penambangan minyak bumi sebagai sumber daya alam yang sangat strategis demi kepentingan dan kemaslahatan negara. Walaupun pada dasar kewenangannya Mahkamah Konstitusi tidak diatur tentang kewenangan yang mengatur mengenai tindak lanjut kontrak karya yang tidak relevan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Namun usaha menghalau kontak karya yang merugikan kepentingan bangsa dan negara masih dapat diupayakan Mahkamah Konstitusi. Tindakan yang lain Mahkamah Konstitusi dipandang dari segi historis berhak untuk melakukan tindakan ketatanegaraan lain. jika keberlangsungan kontrak Karya bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi, tidak menjamin kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dan merugikan kepentingan rakyat serta negara. Upaya yang dilakukan adalah : 1. Pengajuan permohonan pembatalan terhadap aturan pertambangan dikarenakan tidak ada sinkronisasi yang jelas dengan konstitusi dan konsiderans, serta materi dan muatan yang terkandung dalam undang undang pertambangan tidak sesuai dengan bentuk hukum Undang-undang. 2. Pengajuan permohonan judicual review oleh perwalikan rakyat yang merasa kepentingannya dan haknya telah dirugikan akibat keberlangsungan Kontrak Karya Penambangan Minyak Bumi, dengan alasan telah melanggar nilai-nilai Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah tujuan negara demi terwujudnya cita-cita konstitusi; 3. Kebiasaan ketatanegaraan yang melengkapi konstitusi Convention. Sebagai perubahan pembaharuan Konstitusi yaitu dengan perubahan yang dilakukan dengan cara istimewa ; 4. Mengembalikan status keberlakuan Kontrak Karya Penambangan Minyak Bumi sebagai perjanjian yang disahkan dengan Undang-undang, sehingga terwujud transparansi, kepastian hukum, dan keadilan dimana Check and balance dalam ranah perwujudan pemerintahan yang baik demi perlindungan terhadap rakyat.

Actions (login required)

View Item