ANDRE PERBAWA, 030015141 (2008) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERIKANAN DI LAUT TERITORIAL INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text gdlhub-gdl-s1-2008-perbawaand-8031-abstract-8.pdf Download (361kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-perbawaand-7816-fh4608.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan memuat ketentuan-ketentuan tentang perikanan di Laut Teritorial Indonesia. Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Perikanan Di Laut Teritorial Indonesia selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 3 Tabun 2002 Tentang Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan, serta Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pelabuhan Perikanan 2 TNI AL dan POLRI sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menjaga wilayah laut teritorial dari adanya tindak pidana perikanan. Kewenangan tersebut telah diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Kewenangan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 17. Dalam UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 pada Pasal 107, Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 224 secara yuridis formal memberikan kewenangan penegakan hukum bagi kapal perang, terhadap setiap bentuk kejahatan yang dilakukan di laut. Kewenangan TNI AL untuk menjaga wilayah laut teritorial ditunjang pula dengan adanya Prosedur Tetap (Protap ) Penanganan Tindak Pidana Tertentu Di Laut Oleh TNI AL.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH.46/08 Per t
Uncontrolled Keywords:	FISHERIES � FISHING EFFORT; LAW � ENFORCEMENT
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1150-1231 Maritime law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM ANDRE PERBAWA, 030015141 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Dina Sunyowati, , S.H., M.Hum. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Hatra Iswara
Date Deposited:	11 Nov 2008 12:00
Last Modified:	14 Jun 2017 16:23
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13200
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item