LUSSIANA DEWININGRUM, 039914973 (2008) PROSEDUR MEDIASI DIPENGADILAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMER 2 TAHUN 2003. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-dewiningru-8102-abstract-8.pdf Download (306kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-dewiningru-7887-fh11808.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

1. Penggunaan lembaga perdamaian (dengan bantuan mediator) bersifat wajib atas seluruh perkara perdata yang diperiksa di pengadilan negeri, sebagaimana ditentukan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Para pihak dapat memilih mediator, baik mediator yang ada di pengadilan (hakim) maupun mediator diluar pengadilan (non hakim), dengan persyaratan mediator tersebut harus sudah bersertifikat. 2. Kesepakatan perdamaian yang telah diambil oleh para pihak, dituangkan dalam bentuk akta perdamaian (akta van lading), yang dibuat/adiputus di muka persidangan pengadilan, yang apabila ada salah satu pihak yang mengingkari atau tidak melaksanakan isi akta perdamaian itu, maka pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan jalan mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan negeri, yang telah memeriksa dan memutus pokok perkara.

Actions (login required)

View Item