UMI CHASANAH, 030211490 U (2008) INDIKASI PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN UU NO.5 TAHUN 1999. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-chasanahum-8616-abstract-8.pdf Download (297kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-chasanahum-8203-fh32308.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Persekongkolan tender pada dasarnya dilarang, karena kegiatan tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta bertentangan dengan tujuan pelaksanaan tender, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha dalam bentuk penawaran harga yang bersaing. Ketentuan mengenai persekongkolan tender ini untuk lebih lanjut diatur dalam Pasal 22 Bab IV Bagian keempat tentang Persekongkolan. Dalam UU No. 5/1999, persekongkolan dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat Rule of Reason, yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadiya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Di hampir semua Negara dianggap sebagai jenis pelanggaran serius, karena adanya unsur kecurangan serta tindakan yang cenderung lebih banyak merugikan Negara dan persekongkolan tersebut mempunyai konotasi negatif dan cenderung kolusif, sifatnya diperlakukan sebagai Per se illegal. Untuk itu dalam persekongkolan tender perlu diketahui apakah proses tender tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur / melawan hukum / menghambat persaingan usaha.

Actions (login required)

View Item