DODO ADITYA PUTRA, 030911245 (2014) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK KOSMETIK IMPOR YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-putradodoa-30847-6.abstr-i.pdf Download (142kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder2.pdf Restricted to Registered users only Download (769kB) | Request a copy

Abstract

Undang-undang perlindungan konsumen No.8 tahun 1999 bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan di Indonesia, sebelum disahkannya UUPK 8/1999 telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen. Seperti pasal 202 s.d 205 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Ordonasi Bahan-bahan Berbahaya tahun 1949, Undang-undang No.9 tahun 1995 tentang usaha Kecil, Undang-undang tentang obat keras tahun 1949. Serta lahirnya UUPK 8/1999 masih terbuka kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan yang melindungi konsumen. Maka dari itu UUPK menjadi payung dari hukum dibidang konsumen. Industri kosmetik merupakan industri yang maju dan pesat dewasa ini mengingat produk kosmetik diperlukan bagi setiap kaum wanita. Oleh karena itu kosmetik merupakan kebutuhan bagi penampilan wanita. Semakin hari semakin marak usaha para produsen kosmetik untuk saling berebut menawarkan hasil dari produknya dengan tidak lagi memperhatikan syarat-syarat kesehatan. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha kosmetik dengan mencampurkan bahanbahan/ zat berbahaya dapat merugikan konsumen serta tidak melihat efek samping dari zat berbahaya tersebut, sehingga konsumen sendiri mengalami kerugian materil dan immaterial. Importir bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari pemakaian produk kosmetiknya. Ganti kerugian atas kerugian yang diderita konsumen sebagi akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi merupakan salah satu hak pokok konsumen serta menjadi tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen

Actions (login required)

View Item