CHANDRA RATNASARI, 031011152 (2014) PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-ratnasaric-30850-5.abstr-k.pdf Download (261kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder3.pdf Restricted to Registered users only Download (969kB) | Request a copy

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bentuk perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum berdasarkan perlindungan hak-hak asasi manusia serta negara hukum. Dengan adanya perlindungan hukum rakyat diberikan kesempatan atau hak untuk mengontrol setiap tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan yang berkaitain dengan kehidupan rakyat. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bentuk kontrol yudisiil dari rakyat kepada pemerintah. Hal demikian untuk memberikan batasan kekuasaan dari pemerintah, agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang kepada rakyat. Agar pemerintah menjalankan kenegaraan berdasarkan hukum yang baik. Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dikembalikan kepada tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, pelaksanaan putusan juga sangat tergantung dengan kesediaan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi tergugat dalam suatu sengketa. Hal demikian, diperlukan peraturan yang tegas untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat. Dalam penulisan ini mengkaji 2 (dua) permasalahan, pertama mengenai Peradilan Tata Usaha Negara sebagai wujud perlindungan hukum bagi rakyat. Kedua mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Actions (login required)

View Item