INTANIA LARASHATI YUDHANTO, 030911189 (2014) KETERWAKILAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 115/PUU-VII/2009. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-yudhantoin-30851-4.abstr-k.pdf Download (158kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dapat dimungkinkan apabila terdapatnya serikat pekerja/serikat buruh di dalam perusahaan tersebut. Apabila di dalam suatu perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh, maka tidak dapat dibuat suatu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di dalam suatu perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Maka yang menjadi pihak dalam suatu pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah pengusaha atau gabungan pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh. Sedangkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009, apabila di suatu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili dalam melakukan perundingan dengan pengusaha dalam satu perusahaan adalah maksimal tiga serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya minimal 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh pekerja/buruh dalam satu perusahaan. Serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili dalam perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dengan pengusaha pada suatu perusahaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU–VII/2009, adalah 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh yang ada pada perusahaan tersebut. Namun apabila ternyata masih ada serikat pekerja/serikat buruh yang jumlahnya 10% (sepuluh per seratus) diluar 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh yang sudah terbentuk sebelumnya, maka serikat pekerja/serikat buruh tersebut dapat bergabung dengan 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh yang sudah terbentuk sebelumnya tersebut.

Actions (login required)

View Item