FATIMAH [R.A.] MAYANGSARI, 031011057 (2014) WEWENANG CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1021 K/Pid/2009. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-mayangsari-32255-6.abstr-i.pdf Download (169kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder12.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah bertugas melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Peranan PPAT sangatlah penting dalam proses pendaftaran tanah. Menurut PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu : (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), (2) PPAT Sementara, (3) PPAT Khusus. Dalam skripsi ini, penulis memfokuskan dengan membahas tentang camat sebagai PPAT Sementara. Wewenang camat sebagai PPAT Sementara sama seperti wewenang PPAT yaitu mempunyai kewenangan untuk membuat akta sebagaimana yang diatur didalam Pasal 2 PP No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam hal kewenangan PPAT juga diatur didalam Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006. Sedangkan dasar hukum penunjukan camat sebagai PPAT Sementara ditentukan didalam Pasal 5 ayat (3) PP No.37 Tahun 1998. Tetapi dengan adanya ketentuam ini camat tidak otomatis diangkat sebagai PPAT Sementara, karena syarat lahirnya wewenang camat sebagai PPAT Sementara adalah camat tersebut wajib melapor terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai pengangkatannya sebagai PPAT, yang kemudian dilantik atau diambil sumpahnya sebagai PPAT Sementara didepan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya wilayah kerja camat tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejak adanya Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan Nasional tentang pengangkatan camat tersebut sebagai PPAT Sementara dan camat yang bersangkutan juga telah dilantik, maka sejak itu camat dapat menggunakan wewenangnya sebagai PPAT Sementara.

Actions (login required)

View Item