RICKY JUAAN EKA ARDIANSYAH (2015) Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (373kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (301kB)
	Text (BAB 1) 3. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (377kB)
	Text (BAB 2) 4. BAB II KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN.pdf Restricted to Registered users only until 28 March 2023. Download (392kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 5. BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN.pdf Restricted to Registered users only until 28 March 2023. Download (474kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 6. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 28 March 2023. Download (291kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR BACAAN.pdf Download (291kB)

Abstract

Peningkatan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di bidang perpajakan semakin meningkat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak tindak pidana pencucian uang yang terjadi di sektor perpajakan. Permasalahan yang dikaji, yaitu bagaimanakah karakteristik tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, serta bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan statue approach, conceptual approach dan case study. Contoh kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan yang dianalisis adalah kasus Gayus Halomoan Partanahan Tambunan dan kasus Asian Agri Group yang dalam hal ini diwakili oleh Suwir Laut. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa ketentuan undang-undang yang dapat dikenakan terhadap pelaku pencucian uang dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan adalah: KUHP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertanggung-jawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak di bidang perpajakan dapat ditujukan kepada perorangan/individu dan badan hukum/korporasi. Selain itu untuk pihak-pihak yang menerima hasil pencucian uang secara pasif dapat dikenakan ketentuan pidana seperti halnya pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.

Actions (login required)

View Item