Dion Andreanto (2014) Analisis Yuridis Keabsahan Phk Berkaitan Dengan Kesalahan Berat Yang Dilakukan Buruh Yang Di Atur Dalam Perjanjian Kerja Bersama (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan hubungan Industrial No: 115 K/Pdt.Sus-PHI/2014). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (308kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAKSI.pdf Download (245kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (256kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (324kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) BERKAITAN DENGAN PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 13 TAHUN 2003.pdf Restricted to Registered users only until 26 May 2023. Download (474kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DIDASARKAN ATAS KESALAHAN BERAT YANG DIATUR DALAM (PKB) SEBELUM ADA PUTUSAN PIDANA.pdf Restricted to Registered users only until 26 May 2023. Download (390kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 26 May 2023. Download (250kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (251kB)

Abstract

judul dari skripsi ini adalah “Analisis Yuridis Keabsahan PHK Berkaitan Dengan Kesalahan Berat Yang Dilakukan Buruh Yang Di Atur Dalam Perjanjian Kerja Bersama ( Analisi Yuridis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No: 115 K/Pdt.Sus-PHI/2014. Judul tersebut jika dijabarkan terdapat tiga unsur yaitu Perjanjian kerja bersama, PHK atas Kesalahan Berat, Putusan PHI . Dari keempat unsur tersebut dapat ditemukan permasalahan yang ada pada ketentuan Pasal 158 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Latar belakang penulisan skripsi ini diawali dengan ketidak konsistenan antara hukum normatif dengan praktek yang ada yang penulis temukan dalam beberapa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kesalahan berat dapat diajukan oleh pengusaha ke Pengadialan Penyelesaian Hubungan Industrial tanpa adanya putusan pidana terlebih dahulu, dimana para pengusahan hanya mendasarkan PHK tentang kesalahan berat yang diatur dalam PKB. Padahal menurut putusan MK ketentuan pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi. Dimana jika pengusaha menduga pekerjanya melakukan kesalahan berat sebagaimana di atur dalam pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maka harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pidana. Dalam pembahasan Skripsi ini dijabarkan secara lebih rinci lagi unsur-unsur syarat sah dari Perjanjian kerja bersama, alasan pemutusan hubungan kerja, jenis pemutusan hubungan kerja,lembaga penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan dibahas juga analisis putusan pengadilan hubungan industrial .

Actions (login required)

View Item