Kurnia Megawati (2015) Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pungutan Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Rangka Mewujudkan Good Financial Governance. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (333kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (171kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (178kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (554kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II KEABSAHAN PUNGUTAN OTORITAS JASA KEUANGAN.pdf Restricted to Registered users only until 31 May 2023. Download (388kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III AKIBAT HUKUM PUNGUTAN OTORITAS JASA KEUANGAN.pdf Restricted to Registered users only until 31 May 2023. Download (590kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 31 May 2023. Download (166kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (181kB)

Abstract

Pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada pelaku sektor jasa keuangan, dilakukan dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Kewenangan OJK dalam melakukan pungutan bertumpu pada ruang lingkup keabsahan yang meliputi wewenang, prosedur dan substansi, dalam rangka mewujudkan good financial governance. Tindakan hukum OJK dalam mengenakan pungutan kepada pelaku sektor jasa keuangan, otomatis mengikat pelaku sektor jasa keuangan untuk berkewajiban membayar pungutan kepada OJK. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah salah atu pelaku sector jasa keuangan yang dikenakan pungutan oleh OJK, sehingga berkewajiban untuk membayar pungutan kepada OJK. Permasalahan yang dapat dikaji berdasarkan uraian tersebut yaitu mengenai keabsahan pungutan OJK kepada BPJS. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis nomatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang mana permasalahan tersebut ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.Tujuan penulisan artikel ilmiah ini untuk menganalisa kewenangan OJK dalam melakukan pungutan kepada BPJS dalam rangka mewujudkan good financial governance, bertumpu pada peraturan perundang-undangan serta Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Actions (login required)

View Item