Fachrianto Hanief (2015) Penerapan Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (100kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (80kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (93kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (135kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II ALASAN PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAMSISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA.pdf Restricted to Registered users only until 30 May 2023. Download (236kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III IMPLIKASI PARLIAMENTARY THRESHOLD TERHADAP HAK-HAKDALAM MENDIRIKAN PARTAI POLITIK DAN MENGEMBANGKANDIRI MELALUI PARTAI POLITIK.pdf Restricted to Registered users only until 30 May 2023. Download (192kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 30 May 2023. Download (82kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (89kB)

Abstract

Demokrasi perwakilan sebagai sistem demokrasi modern mempunyai konsekuensi adanya jarak antara rakyat yang berdaulat dengan pemerintahan yang dibentuk untuk melaksanakan kedaulatan tersebut. Untuk itu diperlukan instrument yang menjembatani rakyat dengan wakil-wakilnya baik di badan perwakilan maupun yang duduk sebagai pejabat publik Pemerintahan. Dalam hal ini setidaknya terdapat dua instrumen yang saling berhubungan, yaitu keberadaan partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum. Namun menjamurnya partai politik di Indonesia pasca jatuhnya Orde Baru menghendaki agar dilakukan penyederhanaan jumlah partai politik. Cara yang dipilih oleh pembentuk undang-undang adalah dengan menerapkan ambang batas perolehan kursi atau parliamentary threshold dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini mengkaji 2 (dua) permasalahan. Pertama, alasan penerapan parliamentary threshold dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Kedua, implikasi parliamentary threshold terhadap hak-hak dalam mendirikan partai politik dan mengembangkan diri melalui partai politik. Dari penelitian tersebut, diketahui bahwa penerapan parliamentary threshold dalam sistem pemilihan umum di Indonesia merupakan cara untuk mewujudkan sistem kepartaian sederhana yang menopang presidensialisme. Penerapan parliamentary threshold juga tidak melanggar hak politik warga negara. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi menilai masih terdapat kekurangan mengenai inkonsistensi dan belum jelasnya desain pembentuk undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH. 66/15 Han p
Uncontrolled Keywords:	Demokrasi Perwakilan, Partai Politik, Pemilihan Umum, Parliamentary Threshold, Hak Politik.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government > K3290-3304 The people. Election law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Fachrianto Hanief NIM031111192
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Radian Salman NIDN0019107706
Depositing User:	Tn Yusuf Jailani
Date Deposited:	27 Feb 2015 12:00
Last Modified:	30 May 2020 14:08
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13298
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item