Elisabeth Kezia Louhenapessy (2015) Legalitas Voice Recording System Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Di Bidang Telemarketing. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (885kB)
	Text (DAFTAR ISI) 2. DAFTAR ISI.pdf Download (694kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (575kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (803kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II LEGALITAS PERJANJIAN ASURANSI JIWA TANPA ADANYA TANDATANGAN KEDUA BELAH PIHAK BERDASARKAN SYARAT SAHNYAPERJANJI.pdf Restricted to Registered users only until 29 May 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III KEABSAHAN PENGGUNAAN VOICE RECORDING SYSTEM (VRS)SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENUTUPAN POLIS ASURANSI JIWA.pdf Restricted to Registered users only until 29 May 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 29 May 2023. Download (678kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (620kB)

Abstract

Asuransi jiwa di bidang telemarketing adalah suatu program asuransi dimana perusahaan asuransi memberikan pertanggungan terhadap kerugian yang menimpa jiwa seseorang akibat peristiwa tidak pasti, namun dalam pemasaran asuransinya dilakukan melalui alat komunikasi yaitu telefon. Jika ditinjau dari syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian asuransi jiwa bidang telemarketing adalah perjanjian yang legal karena perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik yang bersifat konsensuil, selain itu kegiatan telemarketing adalah salah satu bentuk kerjasama pemasaran bancassurance berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/43/DPNP. Keabsahan Voice Recording System sah berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang dalam penyampaian informasi menggunakan sarana komunikasi harus menggunakan alat rekam suara dan jika diperlukan hasil cetakan dari rekaman tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dan dipersamakan dengan alat bukti tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dalam persidangan. Hal tersebut juga selaras dengan pengaturan dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Actions (login required)

View Item