Mochamad Septa Afrizal (2015) Pertangungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (Opm) Sebagai Pelaku Makar. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (172kB)
	Text 2. Abstraksi.pdf Download (89kB)
	Text 3. DAFTAR ISI .pdf Download (88kB)
	Text 4. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (133kB)
	Text 5. BAB II .pdf Restricted to Registered users only until 3 March 2023. Download (138kB) | Request a copy
	Text 6. BAB III .pdf Restricted to Registered users only until 3 March 2023. Download (134kB) | Request a copy
	Text 7. BAB IV PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 3 March 2023. Download (90kB) | Request a copy
	Text 8. DAFTAR PUSATAKA .pdf Download (89kB)

Abstract

Gerakan separatis OPM (Organisasi papua merdeka) yang melakukan Tuntutan memisahkan diri dari wilayah NKRI yang dilakukan oleh OPM dilatar belakangi karena adanya konflik antara Indonesia dengan belanda mengenai wilayah irian barat. Untuk menghentikan gerakan separatis OPM pemerintah memberlakukan UU subversif serta pengaturan mengenai tindak pidana kejahatan terhadap Negara dalam buku II bab I kuhp pasal 106,108, dan pasal 110. Dengan demikian, untuk menghentikan gerakan OPM perlu adanya pengkajian ulang terhadap undang-undang mengenai tindak pidana kejahatan terhadap Negara serta pemerintah Indonesia memperhatikan kondisi masyarakat papua yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya dari segi sumber daya alam, pendidikan, kesenjangan sosial, serta keyakinan masyarakat adat papua

Actions (login required)

View Item