Tantri Wijaya, 030215374 (2006) PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-wijayatant-2372-kkbkk-2-k.pdf Download (311kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-wijayatant-2372-fh2610-p.pdf Restricted to Registered users only Download (926kB) | Request a copy

Abstract

Kesimpulan a. Transparansi merupakan prinsip dasar dalam mekanisme perlindungan bagi kontraktor dari tindakan diskriminasi pada tahap pra kontrak. Tender merupakan suatu kompetisi diantara calon penyedia barang atau jasa yang berfungsi untuk mendapatkan penawaran terbaik dari semua penawaran yang diajukan oleh peserta tender. Dengan demikian fungsi transparansi dalam tender pekerjaan konstruksi sangat diperlukan bagi terwujudnya suatu penawaran terbaik dan menguntungkan bagi negara yang dilakukan melalui prosedur yang bersifat terbuka dan transparan. b. Pengaturan tender claim pekerjaan konstruksi sangat diperlukan untuk mengatur, mencegah dan menyelesaikan semua kemungkinan - kemungkinan yang akan terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pengaturan ini dapat dilihat dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang mengacu pada alur proses pengadaan barang dan jasa, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang mengacu pada terwujudnya penyelenggaraan konstruksi. Saran a. Proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Pemerintah hendaknya benar - benar dilakukan dengan prinsip transparansi yang sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Tujuan pengadaan barang dan jasa akan tercapai bila prinsip transparansi diungkapkan secara jelas dan terbuka dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa sehingga menghasilkan pemenang lelang yang telah sesuai dengan prosedur pengadaan dan prinsip transparansi. b. Dibutuhkan pemahaman tentang proses pengadaan barang dan jasa dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat dijalankan sesuai dengan prosedur perundang - undangan. Dalam hal ini panitia atau pejabat pengadaan hendaknya memiliki kompetensi dalam penguasaan proses pra kontrak.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 261/06 Wij p
Uncontrolled Keywords:	JOB OFFERS; CONSTRUCTION CONTRACTS
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Tantri Wijaya, 030215374 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Yohanes Sogar Simamora, Dr. , S.H., M.Hum. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Hatra Iswara
Date Deposited:	03 Oct 2006 12:00
Last Modified:	15 Jun 2017 20:10
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13345
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item