BETARI ALAMINDRA HAPSARI, 030911055 (2013) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN TERKAIT IMPOR LIMBAH B3. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-hapsaribet-24118-7.abstr-k.pdf Download (138kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (676kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan perdagangan dengan negara-negara lain, yang lazim kita sebut dengan sebutan melakukan ekspor dan impor. Untuk kepentingan negara, Indonesia melakukan impor barang dari negara lain untuk keperluan dalam negeri, semisal produksi dalam negeri kita ada yang kurang, kita dapat menambahnya melalui impor barang. Namun beberapa barang ada yang dibatasi untuk diimpor, dan ada juga barang-barang yang dilarang untuk diimpor. Penetapan kebijakan impor ini dikarenakan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan dan moral bangsa, perlindungan industri dalam negeri dan petani atau produsen. Impor Limbah B3 merupakan suatu kegiatan yang dilarang karena dapat mencemarkan lingkungan dan merusak kesehatan manusia, Namun karena keuntungan yang begitu besar, tidak jarang dilakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hukum, khususnya melanggar hukum dalam lingkungan kepabeanan yang dalam hal ini pihak yang menegakkan aturan hukumnya adalah pihak bea dan cukai. Hal ini dikarenakan pihak bea dan cukai merupakan pengawas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan melakukan pemungutan Bea Masuk dan Cukai. Adapun alasan limbah B3 diimpor ada 2, yaitu : yang pertama, negara pengekspor tidak ingin menanggung resiko pengolahan limbah B3 yang memerlukan biaya besar untuk pengolahan limbah tersebut,yang kemudian di ekspor ke negara berkembang untuk penghematan biaya pengolahan. Yang kedua, bagi pengimpor limbah B3 akan mendapatkan keuntungan besar yaitu berupa uang untuk pengolahan limbah dari eksportir limbah B3 tersebut, akan tetapi hal tersebut dapat merugikan orang lain yang berada di negara pengimpor. Untuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku impor limbah B3, diperlukan suatu doktri, mengingat peranan korporasi dalam proses modernisasidan pembangunan di bidang ekonomi makin meningkat, maka kedua konsep yang menyimpang dari asas tiada pidana tanpa kesalahan sudah menjadi pertimbangan oleh pembentuk undang-undang dan teori concursus, karena kegiatan tersebut telah melanggar beberapa aturan, sehingga penjatuhan sanksi pidana dapat berjalan secara maksimal.

Actions (login required)

View Item