Dimas Satriyo Hutomo, 030911020, (2012) PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BNN PADA PRAJURIT TNI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text 1. Sampul.pdf Download (988kB) | Preview
Preview	Text 2. Halaman Pengesahan.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text 3. Halaman Persetujuan.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text 4. Kata Pengantar.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text 5. Abstrak.pdf Download (100kB) | Preview
Preview	Text 6. Daftar Isi.pdf Download (99kB) | Preview
Preview	Text 7. Daftar Peraturan Perundang-undangan.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text 8. Bab 1.pdf Download (141kB) | Preview
Preview	Text 9. Bab 2.pdf Download (241kB) | Preview
Preview	Text 10. Bab 3.pdf Download (126kB) | Preview
Preview	Text 11. Bab 4.pdf Download (102kB) | Preview
Preview	Text 12. Daftar Pustaka.pdf Download (101kB) | Preview

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah semakin meningkat di Indonesia baik secara kualitas maupun kuantitas. Tidak hanya masyarakat umum, namun para aparat penegak hukum pun sudah banyak yang terbukti sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Terlebih ketika prajurit TNI yang notabene dididik untuk bertempur dan menjaga keutuhan serta kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia justru malah terlibat tindak pidana narkotika. Di sisi lain, Pemerintah membentuk suatu badan yang disebut Badan Narkotika Nasional untuk melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia. Seiring dengan semakin kuatnya kewenangan BNN yang didelegasikan oleh Undang-Undang, BNN mulai mendominasi dalam setiap kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia. Bahkan belakangan ini BNN semakin progresif dalam memerangi narkotika, terbukti bahwa BBN kini tidak hanya menangani kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dikalangan masyarakat sipil saja, tetapi juga dikalangan anggota TNI yang disinyalir terlibat. Padahal berdasarkan telaah norma Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, BNN tidak berwenang mengadakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI, karena TNI memiliki Hukum Acaranya tersediri yang khusus dan harus berpedoman pada asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer (differensiasi/spesialisasi). Dalam hukum acara tersebut telah disebutkan bahwa penyelidik dan penyidik suatu tindak pidana (termasuk tindak pidana narkotika) dalam lingkungan TNI adalah ANKUM, Polisi Militer, Oditur serta penyidik pembantu. Namun ketika terjadi suatu perkara koneksitas, penyidiknya terdiri dari suatu tim gabungan yaitu Polisi Militer, Oditur, dan penyidik dalam lingkungan peradilan umum (yang dalam hal ini adalah penyidik BNN), sehingga BNN baru berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika pada prajurit TNI ketika terjadi koneksitas. Kewenangan BNN dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika pada prajurit TNI dalam perkara koneksitas pun juga sangat terbatas. Penyelidikan dan penyidikan tersebut harus seizin ANKUM dan hanya untuk pengembangan kasus guna memperoleh informasi dan data dalam menemukan tersangka yang lainnya yang merupakan masyarakat sipil. Setelah informasi yang dibutuhkan oleh BNN dirasa cukup, BNN tetap harus melimpahkan kasus tersebut kepada ANKUM dan Polisi Militer sebagai operasional penyelidik dan penyidik inti dalam perkara koneksitas bagi yang pelakunya prajurit TNI.

Actions (login required)

View Item