PUTRI RAFIQAH RAMADAHANI, 030911271 (2013) PENYALAHGUNAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH PEJABAT PENGELOLA BARANG BUKTI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-ramadahani-24171-7.abstr-k.pdf Download (393kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) PUTRI RAFIQAH RAMADAHANI.pdf Restricted to Registered users only Download (979kB) | Request a copy

Abstract

Narkotika dan Psikotropika merupakan bahan-bahan yang sangat bermanfaat untuk pengobatan karena mengandung efek terapeutik, dan ilmu pengetahuan. Tetapi obat-obatan tersebut juga dapat mempunyai dampak negatif yaitu ketergantungan yang sangat merugikan jika digunakan tidak sesuai dengan resep dokter atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak adanya pengawasan ataupun pengendalian dari pejabat yang berwenang. Karena obat-obat tersebut mengandung efek euphoria, yaitu efek yang timbul jika digunakan atau di konsumsi berlebihan. Efek-efek tersebut antara lain adalah rasa gembira, senang dan gembira yang berlebihan, yang rata-rata sangat diinginkan oleh penggunanya, karena dapat menghilangkan rasa stres, sedih, atau rasa tertekan yang mendalam. Lalu barang-barang yang telah disita oleh penyidik akan disimpan di dalam RUPBASAN yaitu rumah penyimpanan barang sitaan. Selama berada di dalam RUPBASAN barang-barang tersebut akan dikelolah oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk mengelola barang-barang sitaan itu adalah aggota kepolisian. Barang-barang tersebut akan di bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Sebagian ada yang digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, ada juga yang akan dijadikan pembuktian dipersidangan nantinya. Kini banyak penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya polisi dan jaksa. Karena adanya jangka waktu yang cukup panjang anatara penyimpanan dan dijadikan pembuktian dipersidangan itulah peluang terbesar para aparat penegak hukum khususnya anggota polisi dan jaksa untuk menyalahgunakan barang bukti. Dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan barang bukti oleh aparat penegak hukum khususnya polisi dan jaksa yaitu apabila polisi atau jaksa menggunakan barang-barang bukti tersebut tidak sesuai dengan peraturan perUUan yang ada, atau tidak adanya izin dari ketua pengadilan setempat. Peraturan-peraturan yang terakit adalah KUHAP, KUHP, Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, Undang-undang no 35 th 2009, Undang-undang No. 5 th 1997, Peraturan Pemerintah No. 53 th 2010 tentang Disiplin PNS, Peraturan Pemerintah No. 2 th 2003 tentang Disiplin Kepolisian, Perkap no 10 th 2010. Sanksi yang di dapat oleh pelaku Tindak Pidana ada dua yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Actions (login required)

View Item