IKA PUTRI APRILIA NINGSIH, 030911116 (2013) KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN KASUS DUGAAN KORUPSI SIMULATOR SIM KORLANTAS POLRI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-ningsihika-24769-6.abstr-i.pdf Download (96kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) PUTRI APRILIA NINGSIH.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB) | Request a copy

Abstract

Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh 3 (tiga) institusi penegakan hukum sekaligus yaitu POLRI, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dualisme penyidikan terjadi ketika POLRI dan Komisi Pemberantasan Korupsi sama-sama menyidik kasus dugaan Korupsi pengadaan simulator SIM yang terjadi di Lingkungan Korlantas POLRI. Baik POLRI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi menilai bahwa mereka adalah pihak yang paling berwenang untuk menyidik kasus tersebut. Sekalipun pada akhirnya melalui instruksi presiden sengketa kewenangan ini berakhir namun dualisme penyidikan yang sempat terjadi tersebut masih menimbulkan pertanyaan, diluar instruksi pidato presiden tersebut dan kembali ke peraturan perundang-undangan siapakah pihak paling berwenangan untuk melaksanakan penyidikan. Demikian pula setelah POLRI mematuhi instruksi Presiden untuk mengalihkan penyidikan kasus simulator SIM ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi belum ada mekanisme yang jelas untuk proses pengalihan tersebut.

Actions (login required)

View Item