SEPTA ADHIS RIANDI, 040710783 (2011) ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OLEH INSPEKTORAT KOTA �X� PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-riandisept-21569-a143-1-k.pdf Download (369kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-riandisept-18785-a143--a.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Penelitin ini adalah penelitian kualitatif mengenai penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Kota ’X’ pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Pembahasan dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana Inspektorat sebagai salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota “X” melaksanakan pemeriksaan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam dan memperoleh gambaran nyata dari penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 2007 oleh Inspektorat Kota “X” pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah mengumpulkan data mengenai kebijakan dan peraturan perundangundangan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah sebagai landasan teori, membandingkan realita yang ada di lapangan dengan landasan teori, dan menyimpulkan penerapan Permendagri No.23 Tahun 2007 oleh Inspektorat Kota “X”. Dari hasil kesimpulan tersebut, peneliti dapat memberikan rekomendasi jika terdapat kelemahan atas proses penelitian. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Inspektorat Kota “X” sudah menjalankan mekanisme pemeriksaan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 2007. Hal-hal yang membuat pemeriksaan biasanya tidak berjalan sesuai rencana adalah karena keterbatasan jumlah personil dan keterbatasan waktu yang tidak seimbang dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilaksanakan Inspektorat Kota “X”. Peneliti merekomendasikan tim pemeriksa untuk meningkatkan SDM Aparat Pengawas Internal Pemerintah baik dari segi kuantitas maupun kualitas, membagi waktu dengan baik dari penjadwalan pemeriksaan dan melakukan survey pendahuluan.

Actions (login required)

View Item