Hany Retnawati (2002) Perlindungan Hukum bagi Pihak Pemesan dalam Perjanjian Pemborongan Pembangunan Kapal. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) KKB KK-2 FH Han p_ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 FH Han p.pdf Restricted to Registered users only Download (28MB) | Request a copy

Abstract

Menurut sifat pekerjaannya, perjanjian pembangunan kapal termasuk dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, yang diatur dalam pasal 1601 b BW dan pasal 1604-1616 BW. Dari segi lain perjanjian pembangunan kapal dapat dikatakan sebagai perjanjian jual beli kapal yang masih harns dibuat. Dalam menentukan isi perjanjian, pihak pemborong dan pihak pemesan dapat menentukan sendiri isi perjanjian tersebut berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dinyatakan pasal 1338 (1) BW, tetapi kebebasan berkontrak itu dibatasi oleh persyaratan dalam pasal 1320 no 4 BW dan pasal 1335 BW, serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam pembangunan kapal. b. Dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan kapal, dimana bentuknya adalah standart kontrak, maka isi kontrak tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak pembuat kontrak (pemborong). Pemesan sebagai pihak yang dirngikan apabila pemborong wanprestasi juga harus mendapat perlindungan hukum. Dan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemborong, maka upaya penyelesaian yang terlebih dahulu ditempuh adalah musyawarah. Bila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka upaya terakhir adalah gugatan ke pengadilan negeri.

Actions (login required)

View Item