HENNEY TRIWAHYU KARTIKA ADI SUMALI, 038010815 (1988) ORBIT GEOSTASIONER DALAM PROGRAM MILITER RUANG ANGKASA DAN PENGGUNAAN RUANG ANGKASA SECARA DAMAI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN DEPAN DAN BAB) 13541_BAB.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 13541_LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Orbit geostasioner adalah sumber alami yang terbatas yang harus digunakan secara seimbang antara kepentingan-kepentingan negara-negara maju penguasa teknologi antariksa dan negara-negara berkembang yang belum mampu mempunyai teknologi semacam itu. Status hukum orbit geostasioner dalam hukum kebiasaan adalah sama dengan status hukum ruang angkasa, yaitu res communis, res communis omnium, res extra commercium, yang kemudian dipertegas oleh Declaration of Legal Principles 1963. Ini adalah situasi historis sebelum Space Treaty 1867. Sesudah Space Treaty 1967, negara-negara katulistiwa menolak keberadaan praktek-praktek penggunaan orbit geostasioner dewasa ini. Alasannya, negara-negara maju penguasa teknologi antariksa telah melakukan 'national appropriation' secara de facto. Jadi, status hukum res communis dengan kenyataan praktek-praktek sekarang telah ditolak. Menyatakan orbit geostasioner sebagai res pun tidak dapat diterima. Karena itu, orbit geostasioner perlu dimasukkan dalam pengaturan hukum tersendlri; ia harus dimasukkan dalam rejim sul generis, karena telah terjadi kekosongan hukum Internasional positip baginya. Space Treaty 1967 dianggap bukan jawaban akhir bagi masalah-masalah orbit geostasioner.

Actions (login required)

View Item