Aan Yulia (2005) Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Kpk Menangani Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Sebelum Berlakunya UU No .30 Tahun 2002. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Text (FULLTEXT) Aan Yulia.pdf Download (3MB)

Abstract

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat). lni berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia., dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pernerintahan serta wajib rnenjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. HuklUll menetapkan apa yang harns dilak-ukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat negara untuk bertindak menurut hukllm. Proses pernbangunan dapat menirnbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak so sial negatif, terutama menyangkut rnasalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenornenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara., tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Actions (login required)

View Item