KARLITA HESTIVIANA, - (2001) HAK LINTAS PENERBANGAN DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULL TEXT) Karlita Hestiviana 039714498.pdf Download (3MB)

Abstract

Masalah lintas di ruang udara dalam hal ini lintas penerbangan di ALKI mempunyai hubungan yang erat dengan kedaulatan negara di ruang udara dan kedaulatan atas ALKI. Kedaulatan negara di ruang udara diatur dalam pasal 1 Konvensi Chicago 1944 dimana setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif terhadap ruang udara nasionalnya. Namun sampai saat ini belum ada kesepakatan di forum Internasional mengenai batas atau jarak ketinggian ruang udara yang menjadi kedaulatan suatu negara. Dalam penjelasan pasal 30 ayat (3) UU no. 20 Tahun 1982, Indonesia telah menyatakan kedaulatannya di dirgantara (terdiri atas ruang udara dan antariksa) termasuk orbit geo stasioner yang jaraknya ± 36.000 km. Pelaksanaan pasal 1 ani tetap harus memperhatikan norma hukum internasional lainnya yaitu UNCLOS 1982. Pasal 2 ayat (2) dan 49 UNCLOS 1982 membuktikan bahwa kedaulatan wilayah Indonesia tidak hanya secara horizontal tapi juga secara vertikal yaitu tidak hanya mencakup wilayah perairan tapi juga mencakup ruang udara diatas wilayah perairan tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep negara kepulauan dimana Indonesia sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dibagi-bagi. Selain itu dalam pasal 49 UNCLOS 1982 dinyatakan bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan atas perairan kepulauan dan ruang udara di atasnya, sehingga Indonesia berhak dan berkewajiban untuk menentukan alur laut kepulauan Indonesia.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	K Law K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K4720-4780 National defense. Military law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K4720-4780 National defense. Military law > K4740-4760 Military criminal law and procedure
Divisions:	03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM KARLITA HESTIVIANA, - 039714498
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Dina Sunyowati, S.H., M.Hum. UNSPECIFIED
Depositing User:	Khoirul Falah Saktiko
Date Deposited:	07 Feb 2025 13:19
Last Modified:	07 Feb 2025 13:19
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/135829
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item