PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA LISENSI PADA PERJANJIAN LISENSI PATEN Repository

PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA LISENSI PADA PERJANJIAN LISENSI PATEN

NUR DARMAWATI, - (2005) PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA LISENSI PADA PERJANJIAN LISENSI PATEN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULL TEXT)
Nur Darmawati.pdf
Download (12MB)

Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

Pengaturan mengenai perjanjian lisensi paten dapat ditemukan dalam Bagian Kedua Bab V tentang Lisensi yaitu tepatnya pada Pasal 69 hingga Pasal 73 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Pasal-pasal ini mengatur dengan tegas tentang Lisensi Paten. Sedangkan konsepsi utama mengenai perjanjian tidak diatur dalam pasal-pasal tersebut. Dalam hal ini. yang menjadi acuan adalah BW (KUIHPerdata). Pada pasal 1313 BW mengatur bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, artinya dalam perjanjian orang yang satu dengan yang lain saling terkait. Perbuatan para pihak untuk mengadakan perjanjian ini di dasari oleh adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 BW). Sebuah asas yang mengetengahkan suatu prinsip bahwa para pihak dapat membuat perjanjian sesuai dengan maksud dan keinginannya. Hal ini pula yang diadopsi oleh para pihak yang ingin membuat perjanjian lisensi. Dengan tunduk pada ketentuan Pasal 1320 BW jo Pasal 1338 BW, para pihak dapat membuat perjanjian lisensi paten dimana dari perjanjian perjanjian pemberian lisensi tersebut akan timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pemberi dan penerima lisensi. Namun perjanjian ini juga tidak boleh menyimpangi Pasal 69 hingga Pasal 73 sebagai lex specialis dari pengaturan mengenai lisensi paten.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Subjects:

K Law > K Law (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law

Divisions:

03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum

Creators: