Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (Suatu Tinjauan Teoritis Yuridis) Repository

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (Suatu Tinjauan Teoritis Yuridis)

Rofiqotul Khoirot, - (2000) Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (Suatu Tinjauan Teoritis Yuridis). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (Fulltext)
ROFIQOTUL KHOIROT.pdf
Download (2MB)

Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

a. Bahwa seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, ketentuan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dan hal-hal yang perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 perlu diubah. Undang-Undang Dasar 1945 yang perlu diubah dalam skripsi ini adalah yang berkaitan dengan kelembagaan negara dan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Berkaitan dengan kelembagaan negara hal-hal yang perlu diubah adalah yang berkaitan dengan : 1. utusan golongan yang duduk dalam MPR, terutama yang berasal dari golongan TNI/POLRI tidak perlu lagi ikut berkiprah dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat pada periode yang akan datang, karena dapat mengganggu profesionalisme Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melindungi bangsa dan negara, 2. ketentuan yang mengharuskan presiden adalah orang Indonesia asli, sebaiknya dihapus karena tidak sesuai dengan pembangunan bangsa dewasa ini, melanggar hak asasi manusia dan kiranya sulit mencari orang asli dalam konteks Antropologi Biologi, serta tidak sesuai lagi dengan National and Character Building. 3. Ketentuan Dewan Pertimbangan Agung dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebaiknya dihapus karena tidak mempunyai kewenangan lain selain menjadi penasihat belaka, 4. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, kewenangannya harus dibatasi dengan Undang-Undang, 5. Untuk mewujudkan dan menegakkan negara hukum, Lembaga Tinggi Negara Mahkamah Agung harus diberi wewenang Menguji secara materiil produk undang-undang yang dibuat oleh Lembaga Legislatif, bukan hanya produk dibawah undang-undang, b. Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan negara hukum. negara harus memperhatikan hak-hak asasi manusia dan menjamin hak-hak asasi tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai aturan dasar yang tertinggi dalam negara.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Uncontrolled Keywords:

Undang-Undang Dasar, Yuridis

Subjects:

K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3171-3179 Constitutional principles

Divisions:

03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum

Creators: