MOCHAMMAD ZULFI YASIN RAMADHAN, - (2017) KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM PERKARA TINDAKAN PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) 56. 031411133034.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

"Dengan menjalarnya Korupsi di Indonesia yang sedemikian kompleksnya,dan hal tersebut diperparah dengan adanya pemikiran bahwa Peradilan Militer adalah satusatunya Peradilan yang berwenang dalam menangani kasus Tindak Pidana yang dilakukan rniliter terrnasuk Tindak Pidana Korupsi,rnenirnbulkan pemikiran oleh masyarakat bahwa pengusutan perkara korupsi di lingkup militer cenderung tidak ada,dan masyarakat berpendapat bahwa dalam memutus Peradilan Militer cenderung hanya melibatkan internal TNI dan tidak melibatkan Penegak Hukum lainnya,hal ini mellimbulkan kecurigaan oleh masyarakat bahwa kasus yang akan dilakukan olch Oknum TNI cenderung ditutup-tutupi dan dalam pemberantasannya,tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.Selain permasalahan tersebut, terdapat lagi permasalahan utamanya, yaitu mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Milrter dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi,di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa ""Pengadilan Tindak Pidana Kompsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi"".Darj lsi Pasal tersebut,menimbulkan perdebatan,karena terdapat pandangan yang mengatakan bahwa hal tersebut menghapus kewenangan Absolut Peradilanan Militer dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan seseorang Prajurit TNI dan terdapat pula pandangan yang mengatakan bahwa hal terse but tidak menghapus kewenangan Perddilan Militer dalam memutus perkara tindak pidana korupsi."

Actions (login required)

View Item