Moch. Taufiq Ismail, 030911240 (2013) PELANGGARAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-ismailmoch-27434-7.abstr-k.pdf Download (226kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Moch. Taufiq Ismail.pdf Restricted to Registered users only Download (651kB) | Request a copy

Abstract

Banyak rentetan kasus tindakan pelanggaran penyidik polri dalam menjalankan tugasnya yang terjadi di Indonesia. Hendaknya hal ini menjadi bentuk catatan evaluasi bagi kinerja pihak kepolisian dalam hal menjalankan tugasnya yang pada faktanya banyak melakukan pelanggaran dari yang di amanatkan Undang – Undang. Fakta ini harus ditanggapi secara serius serta ada bentuk pertanggung jawaban secara jelas dilakukan oleh pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum yang salah satu tugasnya juga untuk mengayomi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bentuk pertanggung jawaban tersebut baik secara materiil maupun non-materiil. Cara penyidik menangani kasus lebih sering menekankan pada pengakuan bukan bukti keterangan sehingga orang menjadi terpaksa untuk mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak dia lakukan. KUHAP telah menghadirkan pembaharuan diantaranya adalah hak-hak tersangka yang dijelaskan dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan juga adanya lembaga praperadilan yang memberikan fungsi bagi hakim untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa pelaksanaan upaya paksa. Permasalahan yang utama adalah terjadinya tindakan yang “menyimpang” (pemeriksaan dengan kekerasan dan penyiksaan untuk memperoleh suatu pengakuan tersangka atau informasi dari pihak ketiga atau saksi) dari pejabat penyidik selama proses penyidikan, karena KUHAP sama sekali tidak mengatur pencegahan, tindakan dan akibat hukumnya terhadap penyidik maupun tersangka dan saksi. Kepolisian Republik Indonesia perlu meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, begitu juga dengan para penyidik polri. Polisi adalah aparat penegak hukum yang memiliki posisi terdepan dalam menegakkan hukum pidana dimana mereka menterjemahkan dan menerapkan law in the book menjadi law in action. Dalam menjalankan tugasnya polisi diperkenankan melakukan tindakan diskresi yang maksudnya adalah bertindak menurut penilaiannya sendiri serta harus dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepolisian menjelaskan tentang anggota polri diperkenankan untuk melakukan diskresi dalam menjalankan tugas. Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum tidak hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku namun juga harus tunduk kepada etika kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat.

Actions (login required)

View Item