Pidana Mati Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Terpidana Repository

Pidana Mati Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Terpidana

Endang Sri Arti Rahayu, - (2003) Pidana Mati Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Terpidana. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (398kB)
	Text (FULLTEXT) Endang Sri Arti Rahayu 039914816.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) \| Request a copy

Official URL: http:/lib.unair.ac.id

Abstract

Pidana mati masih diakui eksistensinya dan masih diperlukan dalam bukum pidana Indonesia untuk: menghulrum pelaku kejabatan yang melakukan tindak pidana yang berat dan yang membahayakan kehidupan masyarakat. Pencantuman ancaman pidana mati dapat ditemukan dalam KUHP dan perundangan-undangan di luar KUHP. Pidana mati merupakan sebuah polemik yang cukup lama diperdebatkan baik dalam forum internasional maupun nasional. Adanya Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasa128 ayat (1) UUD 1945 telah menimbulkan kontrovesi dikalangan ahli, Komnas HAM, dan masyarakat pada umumnya. Pasal 28 tersebut secara implisit mengadung makna bahwa konstitusi tidak lagi mengizinkan pidana mati karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu bak untuk bidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non derogable human right. Sebingga konsekuensinya KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP yang masih mencantumkan ancaman pidana mati perIu dilakukan hak uji materiil terhadap UUD 1945 karena berdasarkan asas lex sllperori undangundang yang lebih rendah tidak boteh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Uncontrolled Keywords:

Ham, Pidana Mati

Subjects:

K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law

Divisions:

03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum

Creators: