ARDILA FERDIANA, 030810404 (2013) PENERAPAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) ARDILA FERDIANA.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB) | Request a copy

Abstract

Melihat penjelasan dari bab 1, 2, dan 3 penulis menarik kesimpulan, bahwa salah satu cara untuk mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tindak pidana korupsi adalah dengan mengembalikan harta terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, yaitu dengan dijatuhkan pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti. Walaupun hukuman (pidana) tambahan yang bersifat fakultatif, akan tetapi untuk tindak pidana korupsi, hal ini harus lebih diperhatikan dengan menjatuhkan adanya hukuman pidana tambahan yang berupa uang pengganti pada setiap terdakwa tindak pidana korupsi yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat dijatuhkan dari terpidana korupsi agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal terdakwa tidak mengembalikan atau membayar uang pengganti setelah putusan pengadilan berketetapan hukum tetap dalam waktu yang sudah ditetapkan yaitu 1 bulan, maka dalam hal ini harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sebagaimana dijelaskan juga dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Actions (login required)

View Item