TIMBUL ANTONIUS, - (2003) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DIKOTASURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text TIMBUL ANTONIUS .pdf Download (22MB)

Abstract

Atas adanya suatu pelanggaran terhadap peraturan daerah terutama yang menangani masalah pedagang kaki lima, ada sanksi-sanksi dalam hukum administrasi bersifat khas yang antara lain : bestuurdwang (paksaan pemerintah), penarikan kembali keputusan/ketetapan yang menguntungkan, pengenaan denda administrasi, pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom). Cara yang dipakai dalam rangka penertiban bagi pedagang kaki lima merupakan tindakan paksaan pemerintah ( bestuurdwang ) sebagai tindakan yang nyata dari penguasa ( Pemerintah Kota Surabaya ) guna mengakhiri keadaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, terutama dalam melaksanakan pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 yang kewenangan oleh Walikota melalui perangkat pemerintahan dalam pelaksanaannya. Penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sendiri sebagai perangkat yang mengatur pelaksanaan pengaturan usaha pcdagang kaki lima dan atas saran dari masyarakat ( inspraak ) sebagai pihak yang merasakan langsung akibat adanya suatu pedagang kaki lima yang ditujukan kepada Pemerintah Kota.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	K Law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM TIMBUL ANTONIUS, - NIM039714563
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Contributor SULISTYOWATI, - NIDN
Depositing User:	Agung BK
Date Deposited:	11 Mar 2025 04:57
Last Modified:	11 Mar 2025 04:57
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/136777
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item