DARATYA VISIZULMANDA, 031011068 (2014) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN KALENG YANG MENGANDUNG BAHAN TAMBAHAN PANGAN YANG MELEBIHI AMBANG BATAS MAKSIMAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-visizulman-30669-8.abstr-k.pdf Download (89kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FH11.pdf Restricted to Registered users only Download (908kB) | Request a copy

Abstract

Dalam hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen selalu diharapkan terjadi secara kondusif, namun pada kenyataannya hubungan tersebut berjalan tidak seimbang dan menyebabkan salah satu pihak memiliki keuntungan atau kerugian. Adanya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia ternyata pelaksanaannya belum berjalan dengan baik meskipun telah dibuat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang sudah menjadi kewajiban untuk dicampurkan dalam produk pangan kaleng guna menjaga kualitas dan kuantitas produk pangan yang dikonsumsi masyarakat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak secara lengkap mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang terkait. Sehingga lahirlah Permenkes No. 33 Tahun 2012 yang berisi mengenai semua ketentuan Bahan Tambahan Pangan(BTP), syarat ambang batas maksimal yang wajib digunakan oleh pelaku usaha dalam produk pangannya, serta sanksi yang dapat dikenakan oleh pihak yang berwajib terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran kewajiban. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai konsumen ketika terjadi sengketa, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum baik karena mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil melalui penyelesaian sengketa konsumen dengan jalur pengadilan atau BPSK.

Actions (login required)

View Item