Antun Mardiyanta, - (2023) TATA KELOLA MASALAH PUBLIK: SUATU ANCANGAN BAGI PRAKTIK ANALIS KEBIJAKAN DI INDONESIA. [Pidato Guru Besar] (Unpublished)

Text Gubes Antun_21-09-2023.pdf Download (2MB)

Abstract

Penetrasi teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, di lain pihak kemampuan analitis untuk memilah dan menilai kebenaran suatu informasi oleh masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri. Di lain pihak, media sosial telah bersumbangsih dalam menyuarakan suara-suara marjinal yang mungkin selama ini luput didengar oleh pembuat kebijakan. Media sosial dapat menjadi rekan bagi analis kebijakan, khususnya untuk melihat bagaimana persepsi terhadap suatu kebijakan publik dibentuk oleh masyarakat digital. Analis kebijakan perlu mengembangkan potensinya pula, dibekali dengan berbagai alat untuk melakukan “blusukan digital”. Meski peran sebagai penasihat kebijakan sudah ada bahkan sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara dengan relasi yang personal dan idiosinkratik terhadap penguasa, peran penasihat kebijakan (baca: analis kebijakan) baru dikukuhkan secara resmi menjadi pegawai negara pada tahun 2013. Itu berarti, ini merupakan jabatan yang relatif masih muda. Tanpa menegasikan kontribusi para pendahulu dalam merumuskan peran analis kebijakan di dalam tubuh birokrasi, saya mengajak seluruh ilmuwan kebijakan untuk terus bekerja keras dalam mematangkan posisi para analis kebijakan agar siap menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Sehingga, kebijakan publik yang dihasilkan sungguh-sungguh tepat sasaran (konten yang tepat), serta menancap dengan kuat pada sasaran tersebut (proses yang diakui).

Actions (login required)

View Item