I Gede Wahyu Wicaksana, - (2023) KEBIJAKAN LUAR NEGERI MULTIBLOK INDONESIA MENGHADAPI DINAMIKA GEOPOLITIK INDO-PASIFIK. [Pidato Guru Besar] (Unpublished)

Text Gubes IG Wahyu_04-10-2023.pdf Download (2MB)

Abstract

Dalam rangkaian pembahasan orasi ilmiah ini, saya sudah mengulas sisi lemah dan kekurangan strategi nonblok. Bukan hanya itu, opsi multiblok sebagai alternatif strategis ke depan pun disampaikan dengan penekanan pada aspek-aspek elementer sperti otonomi strategis, hedging dan multilateralisme strategis. Strategi multiblok dapat dioperasionalisasikan dengan dukungan tiga modalitas pokok, yakni pengalaman diplomasi, relasi bilateral, dan aktivisme multilateral Indonesia. Sebagai penutup, saya sertakan tiga poin rekomendasi yang sekiranya bisa dipertimbangkan dan dijalankan guna mewujudkan tujuan kebijakan luar negeri multiblok. Namun perlu dipahami bahwa rekomendasi berikut masih bersifat ideal dan perlu dibumikan lagi agar operasional. Pertama, karena transformasi dari nonblok menuju multiblok bersifat radikal, maka dibutuhkan sebuah desain besar atau grand design kebijakan luar negeri yang dijiwai interpretasi sejati bebas aktif. Nonblok, aliansi, multiblok dan lain-lain diformulasi sebagai pilihan-pilihan strategis yang relevan. Kedua, pada level struktural, perlu dilakukan penataan kelembagaan birokrasi diplomasi dan pertahanan nasional. Hal ini krusial, sebab Indonesia masih ‘pemula’ di permaianan multiblok. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan harus bersinergi sebagai dua ujung tombak implementasi strategi multiblok. Ketiga, di lingkungan regional dimana peran multilateral-plus ASEAN harus direalisasikan, maka dibutuhkan review terhadap perangkat organisasi. Struktur normatif ASEAN, seperti kaedah perilaku, lembaga extra-regional, dan subregionalisme yang tidak relevan seharusnya tidak lagi mendapatkan perhatian. Karena fokus kebijakan dan strategi multiblok pada penguatan kolaborasi politik dan militer, maka Indonesia harus mempelopori pendekatan baru, misalkan forum pertahanan ASEAN sebagai instrumen institusional perumus kebijakan dan strategi pertahanan kolektif bersama Negara-negara adidaya untuk menggantikan pertemuan menteri-menteri pertahanan se-ASEAN yang hanya bersifat diplomatis.

Actions (login required)

View Item