IRMA PRILA SETIABUDI, 031111067 (2014) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK ATAS KREDIT YANG DIJAMIN DENGAN OBLIGASI KORPORASI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text
1. Sampul.pdf Download (871kB) | Preview |
|
|
Text
2. Halaman Pengesahan.pdf Download (575kB) | Preview |
|
|
Text
3. Halaman Penguji.pdf Download (571kB) | Preview |
|
|
Text
4. Kata Pengantar.pdf Download (596kB) | Preview |
|
|
Text
5. Abstrak.pdf Download (602kB) | Preview |
|
|
Text
6. Daftar Isi.pdf Download (604kB) | Preview |
|
|
Text
7. Bab 1.pdf Download (670kB) | Preview |
|
|
Text
8. Bab 2.pdf Download (722kB) | Preview |
|
|
Text
9. Bab 3.pdf Download (699kB) | Preview |
|
|
Text
10. Bab 4.pdf Download (610kB) | Preview |
|
|
Text
11. Daftar Pustaka.pdf Download (617kB) | Preview |
Abstract
Fungsi utama bank sebagai lembaga Intermediary diwujudkan dalam bentuk pemberian kredit. Namun, Industri perbankan Indonesia kini mulai mengalami keterbatasan pendanaan yang tercermin dari loan deposit ratio (LDR) bank rata-rata sudah mencapai 92%. Hal ini membuat bank harus mengurangi pinjaman ke debitur dalam jumlah besar. Pengurangan yang dilakukan oleh pihak bank tersebut membuat perusahaan-perusahaan di Indonesia mengeluarkan surat utang yang berbentuk obligasi korporasi sebagai alternatif tambahan modal yang ditawarkan kepada masyarakat. Obligasi ini dibedakan menjadi dua, yakni obligasi dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan. Masyarakat yang memiliki obligasi korporasi dapat menggunakannya sebagai objek jaminan pada bank dengan membuat surat permohonan pemblokiran rekening efek pada PT. KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual. Rumusan masalah pertama yang dibahas adalah obligasi korporasi sebagai benda ditinjau dari hukum jaminan, sedangkan rumusan masalah kedua adalah upaya hukum bagi bank atas kredit yang dijamin dengan obligasi korporasi. Jika ditinjau dari hukum jaminan, obligasi korporasi merupakan surat berharga yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan sehingga dapat dijadikan objek jaminan. Sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, maka lembaga jaminan yang tepat adalah Gadai dan Fidusia. Upaya hukum yang dapat dilakukan bank terdapat dua macam, yakni upaya hukum preventif dan represif. Upaya hukum preventif meliputi analisis kredit yang dilakukan oleh bank terhadap kualitas calon debitur dan usaha yang akan dijalankannya. Sedangkan upaya hukum represif merupakan upaya penyelamatan yang dilakukan oleh bank ketika kredit yang diberikan tidak lancar dan ketika debitur wanprestasi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 FH. 36-15 Set p | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | LAW PROTECTION; OBLIGATION | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HJ Public Finance H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ8001-8899 Public debts K Law K Law > K Law (General) |
||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Agung BK | ||||||
| Date Deposited: | 18 Feb 2015 12:00 | ||||||
| Last Modified: | 13 Jul 2016 08:33 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13740 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |