Alex Christian Widjaya (2015) Kewenangan Menjaminkan Atas Objek Gadai Ditinjau Dari Pasal 1152 Ayat 4 Burgerlijk Wetboek. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (571kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (544kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (547kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (577kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II KEWENANGAN MENGALIHKAN.pdf Restricted to Registered users only until 18 May 2023. Download (616kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PERINDUNGAN BAGI PEMILIK.pdf Restricted to Registered users only until 18 May 2023. Download (579kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 18 May 2023. Download (548kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)

Abstract

Dalam hukum gadai, masalah yang sering timbul adalah siapa yang memiliki kewenangan untuk menjaminkan objek gadai. Kewenangan dalam menjaminkan objek gadai terletak pada pemilik benda, yang didasarkan oleh suatu alas hak, yaitu hak milik. Akan tetapi, penjaminan benda bergerak seringkali dilakukan oleh orang yang tidak berhak dalam menguasai benda tersebut. Di sisi lain, pihak penerima gadai juga tidak berhati hati dalam menerima jaminan tersebut sehingga ketika terjadi sengketa kepemilikan benda, pemilik benda yang sebenarnya tidak mendapat perlindungan hukum yang seimbang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah membahas tentang kewenangan Pemberi Gadai dalam menjaminkan objek jaminan gadai dan perlindungan bagi pihak ketiga sebagai pemilik benda (eigenaar) dan kreditur sebagai penerima gadai jika objek gadai digadaikan oleh debitur yang tidak memiliki kewenangan. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum dan sistematika hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya analisa singkat didasarkan dari pengamatan studi lapangan, maka seharusnya pihak penerima gadai dapat lebih berhati hati sebagai wujud dari itikad baik yang merupakan indikator dalam menentukan siapa yang berhak atas benda bergerak jika terjadi sengketa

Actions (login required)

View Item