Bagus Maulana Yunus (2015) Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Rangka Menghadapi Asean Economic Community (Aec) 2015 Di Indonesia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (863kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (667kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (715kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (770kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN.pdf Restricted to Registered users only until 19 May 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III TANGGUNG GUGAT.pdf Restricted to Registered users only until 19 May 2023. Download (686kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 19 May 2023. Download (666kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (596kB)

Abstract

Pada Era Globalisasi saat ini pelaku usaha dalam memproduksi barang dan atau jasa berpedoman pada prinsip ekonomi yaitu pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil maksimal, sehingga pada praktiknya beberapa pelaku usaha dalam menghasilkan barang dan atau jasa dengan kualitas kurang bagus bahkan rendah untuk dikonsumsi, hal tersebut menimbulkan potensi tidak terpenuhinya atau hilangnya hak konsumen. Saat ini pelaksanaan perlindungan hukum konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan terhadap konsumen saat ini dipandang semakin penting, apalagi ditahun 2015 ini Indonesia akan menghadapi ASEAN Economic Community dimana akan terjadi arus bebas barang, Jasa, Investasi, modal dan tenaga kerja terampil antar negara ASEAN. Barang dan atau jasa akan mudah keluar masuk Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengaturan perlindungan konsumen dalam ASEAN Economic Community kurang komperhensif dan didasarkan pada hukum perlindungan konsumen masing-masing negara ASEAN serta belum adanya badan penyelesaian sengketa konsumen ASEAN. Hal tersebut kedepannya akan menimbulkan kendala sehingga perlu dibentuk harmonisasi instrumen hukum dibidang perlindungan konsumen dalam bentuk Directives seperti halnya di Uni Eropa, akan tetapi Directives yang tidak meninggalkan kedaulatan negara anggota ASEAN serta perlu dibentuknya badan penyelesaian sengketa konsumen ASEAN. Terkait ASEAN Economic Community, kedepannya akan banyak terjadi Cross Border transaction (transaksi lintas batas negara). Belum ada Undang-undang di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai Cross Border transaction, diharapkan kedepannya terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai cross border transaction agar terdapat payung hukum yang jelas.

Actions (login required)

View Item