Achmad Mu'as (2015) Inkonsistensi Putusan MK Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (615kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (554kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (587kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (613kB)
	Text (BAB II KONSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI...) 5. BAB II KONSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI....pdf Restricted to Registered users only until 11 June 2023. Download (756kB) | Request a copy
	Text (BAB III RATIO DECIDENDI DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI...) 6. BAB III RATIO DECIDENDI DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI....pdf Restricted to Registered users only until 11 June 2023. Download (645kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 11 June 2023. Download (554kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (560kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi mempunyai fungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) sehingga, jika ada norma-norma dalam UU yang bertentangan dengan UUD dapat dilakukan pengujian. Putusan Mahakamah Konstitusi dalam pengujian UU adalah berkaitan dengan aspek fomil dan materiil maka, putusan yang sudah dikerluarkan telah memenuhi pertimbangan hukum oleh hakim sebagai dasar suatu putusan. Oleh karena itu, suatu putusan tersebut tidak dapat dicabut dengan semena-mena, kecuali dalam pengambilan putusan tersebut ada paksaan atau kelalaian. Penelitian penulisan ini berfokus kepada dua aspek yaitu: Pertama, menunjukan pertimbangan serta konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengawal kebijakan dalam putusannya yang dituangkan dalam judicial review. Kedua, mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai pengujian undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden atas penyelenggaran pemilu serentak. Dari penelitian tersebut, diketahui Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menitikberatkan suatu putusan atas perkembangan hukum dan efesiensi dalam menjalankan penyelenggaran pemilu merupakan proses prosedural. Bahwa pada Putusan sebelumnya menyatakan muatan pasal 3 ayat (5) UU Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diuji dianggap tidak bertentangan dengan UUD namun, dikemudian hari Mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan mengenai subtansi yang sama dianggap bertentangan dengan UUD. Disinilah yang menjadi kajian penulis mengenai inkonsistensi putusan MK terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Menginggat, mengenai penyelenggaraan pemilihan umum menjadi kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) pembentuk Undang-Undang untuk merumuskan mekanisme terbaik mengenai tata cara pemilihan umum, termasuk dalam penentuan waktu antar satu pemilihan dengan pemilihan yang lain merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH. 85-15 Mua i
Uncontrolled Keywords:	Inkonsistensi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Penyelenggaraan Pemilu, Pemilu Serentak
Subjects:	J Political Science J Political Science > J General legislative and executive papers > J(1)-981 General legislative and executive papers K Law K Law > K Law (General)
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Achmad Mu'as NIM031111149
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor M. Hadi Shubhan NIDN0006047305
Depositing User:	Agung BK
Date Deposited:	27 Mar 2015 12:00
Last Modified:	11 Jun 2020 05:04
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13750
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item