Ni Ketut Aprilyawathi (2015) Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (620kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (903kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (716kB)
	Text (BAB II RATIO DECIDENDI PUTUSAN MK 33PUU-IX2011...) 5. BAB II RATIO DECIDENDI PUTUSAN MK 33PUU-IX2011.pdf Restricted to Registered users only until 16 June 2023. Download (865kB) | Request a copy
	Text (BAB III AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33 PUU-IX2011...) 6. BAB III Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33PUU-IX2011.pdf Restricted to Registered users only until 16 June 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 16 June 2023. Download (657kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (704kB)
	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (775kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang, namun hal itu tidak berlaku pada undang-undang yang merupakan hasil ratifikasi perjanjian internasional. Undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional ada yang membutuhkan persetujuan DPR dan ada juga yang tidak namun bentuk persetujuan DPR disini bukanlah dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi namun untuk melaksanakan check and balances. Hal-hal yang berhubungan dengan hubungan luar negeri merupakan kewenangan utama dari Presiden, DPR atau lembaga perwakilan hanya melaksanakan fungsi check ad balances. Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 dalam amarnya menyatakan bahwa berwenang dalam mengadili perkara pengujian tersebut, namun amar selanjutnya menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya karena Mahkamah Konstitusi merasa bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 hanya merupakan kebijakan mikro yang perlu ditindak lanjuti dengan peraturan lebih lanjut.

Actions (login required)

View Item