KHOLIQ HASYADI, - (2022) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Other thesis, Universitas Airlangga.

Text (PKL) 042113143002_Ucmr6MjSXmkp5PyIlj1TZGEBVktgtj.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Salah satu buah reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara adalah adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara melalui penerapan akuntansi berbasis akrual dan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics/GFS). Laporan Statistik Keuangan Pemerintah disusun secara berjenjang mulai dari tingkat wilayah hingga tingkat nasioanl. Pada level tingkat wilayah, tugas penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Sebelum dapat Menyusun Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah, maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan perlu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW). Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah disusun dengan mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW). LKPP-TW mencakup laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara (LK UAKKBUN-Kanwil). Adapun LKPDK-TW mencakup LKPD dari 29 Kabupaten, 9 Kota dan 1 Provinsi di Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, penyusunan LKPK-TW dan LSKP-TW di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur masih dihadapkan beberapa permasalahan antara lain: Adanya perubahan komposisi SDM penyusun LKPK-TW dan LSKP-TW sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi SDM; Masih adanya permasalahan implementasi SIPD sehingga Pemda masih menggunakan aplikasi penyusun LKPD secara parallel; Masih adanya perbedaan Bagan Akun Standar yang berlaku pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga menyulitkan saat dilakukan konsolidasi laporan keuangan; serta Proses pengembangan SIKRI yang masih berjalan, sehingga belum dapat digunakan secara optimal.

Actions (login required)

View Item