Maulian Parmadani, - (2024) Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan Terhadap Jasa Luar Negeri Yang Belum Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Oleh PT A (Studi Kasus Klien Muc Consulting Surabaya). Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) 152110713093_Maulian Parmadani.pdf Restricted to Registered users only until 25 June 2024. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan penyerahan atau konsumsi barang kena pajak dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak yang dilakukan dari dalam negeri maupun luar negeri. MUC Consulting Surabaya memiliki klien yaitu PT A. PT A adalah perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur yang memproduksi furnitur. PT A menjual produk furniturnya di dalam negeri dan ke luar negeri, untuk menjual dan memasarkan barangnya ke luar negeri PT A menggunakan jasa dari luar negeri, atas kegiatan tersebut maka terutang PPN. Selanjutnya, PT A mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), surat tersebut merupakan surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam rangka upaya pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Wajib pajak harus menanggapi SP2DK yang telah diterbitkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan menyertakan data atau keterangan sebagai bukti pendukung. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terbitnya SP2DK terhadap PT A dan bagaimana tanggapan serta upaya penyelesaian atas SP2DK tersebut. Penulisan ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan meneliti data-data yang diperoleh terkait kasus tersebut. Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui penyebab diterbitkannya SP2DK yaitu PT A belum melakukan pemungutan PPN atas jasa luar negeri yang telah digunakan untuk menjual dan memasarkan produk furnitur mereka ke luar negeri sebesar Rp572.057.903, hal tersebut terjadi dikarenakan kelalaian PT A. Kemudian PT A menanggapi dengan menyetujui sebagian atas SP2DK tersebut lalu menyetor PPN atas jasa luar negeri yang belum dipungut sebesar Rp277.583.468 dan akan melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan terkena potensi sanksi bunga sebesar Rp65.953.832.

Actions (login required)

View Item