Camilla Trama Abhista, - (2024) Pemeriksaan Pajak Terhadap SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pada PT X (Studi Kasus Klien KAP & KKP Drs. Robby Bumulo). Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) 152110713010_Camilla Trama Abhista.pdf Restricted to Registered users only until 9 June 2024. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap perseorangan dan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Pemungutan atas Pajak Penghasilan (PPh) dilakukan dengan sistem self-assessment, dimana sistem tersebut memberi kewenangan untuk wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Salah satu upaya untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakan adalah dengan dilakukannya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan atas beberapa kriteria, salah satunya adalah terhadap Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pajak seperti yang terjadi pada PT X. Pada tahun 2021, PT X mengalami lebih bayar sebesar Rp 42.418.816 dan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui prosedur pengembalian pendahuluan sesuai dengan Pasal 17D UU KUP. Pada tahun 2023, PT X dilakukan pemeriksaan pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan atas Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan, pemeriksaan tersebut mendapatkan beberapa temuan pajak yang masih terutang pada PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), dan PPN. Sehingga atas pemeriksaan tersebut diterbitkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) dengan total kurang bayar sebesar Rp. 11.047.340 dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui alur dan hasil dari pemeriksaan khususnya terhadap Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan. Metode yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah metode studi kasus dan wawancara dengan berdasarkan pada peraturan perpajakan yang mendukung.

Actions (login required)

View Item