Inayah Ayu Kurniasita, - (2024) Tanggapan Sp2dk Mengenai Faktur Pajak Yang Seharusnya Diterbitkan Atas Transaksi Yang Telah Dipotong Pph Pasal 23 Pada PT A (Studi Kasus Klien Cv Artha Raya Consultant). Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) 152110713026_Inayah Ayu Kurniasita.pdf Restricted to Registered users only until 30 May 2024. Download (890kB) | Request a copy

Abstract

PT A merupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis industri hiburan dan pariwisata. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT A memiliki kewajiban melakukan memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang dikenakan dalam pengelolaan bisnisnya kepada negara. Kasus ini terjadi ketika PT A tidak membuat faktur pajak atas transaksi yang telah dipotong PPh Pasal 23. Seharusnya faktur pajak diterbitkan karena menurut KPP dalam transaksi tersebut juga perlu dipungut PPN, sebaliknya menurut PT A tidak perlu karena tidak adanya potensi PPN. Dari permasalahan tersebut, maka KPP memberikan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada PT A dan wajib memberikan tanggapan dan jawaban disertai data dan penjelasan yang mendukung kepada Account Representative (AR) dalam jangka waktu yang diberikan. Laporan Tugas Akhir ini bertujuan mengetahui apa saja hal-hal yang menyebabkan PT A menerima SP2DK mengenai tidak diterbitkannya faktur pajak atas transaksi yang telah dipotong PPh Pasal 23 serta mengetahui upaya yang dilakukan PT A dalam menanggapi SP2DK yang diterima. Metode yang digunakan penulis dalam kasus ini ialah metode pendekatan kualitatif dengan studi kasus, yaitu penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak terlibat. Data yang digunakan adalah daftar transaksi PPh Pasal 23 PT A yang telah dipotong oleh pihak lain. Data tersebut diperoleh PT A melalui KPP yang kemudian daftar transaksi tersebut dianalisis satu per satu. Hasilnya PT A menemukan bahwa ada beberapa transaksi yang memang tidak perlu diterbitkan faktur pajak karena merupakan objek pajak daerah dan telah dilakukan pembatalan. Namun ada pula transaksi yang dibuat faktur pajaknya. Jumlah DPP PPN yang tidak diterbitkan faktur pajak karena merupakan objek pajak daerah dan telah dilakukan pembatalan adalah Rp 2.280.000.000 sedangkan DPP PPN yang diterbitkan faktur pajak adalah Rp 20.000.000. Saran yang dapat diberikan penulis ialah PT A perlu meningkatkan pengawasan internal terhadap proses penerbitan faktur pajak dan pelaporan pajak secara berkala agar terhindar dari sanksi pajak serta dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya secara keseluruhan.

Actions (login required)

View Item